contoh AD & ART pandawa 11

KARANG TARUNA PANDAWA 11

Jl. Raya Cipanas Kp.Cpendawa RW.11 Kec.Pacet Kab.Cianjur 43253

Sekretariat : dekat Lapang Pandawa 11 Email : kt.pandawa11@yahoo.com

 

Anggara Dasar

Karang Taruna “Pandawa 11”

Bismillahirrohmannirrohim

Mukkadimah

Dengan rahmat Allah SWT bangsa indonesia telah berhasil merebut kemerdekaannya, maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi setiap warga negara Republik Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran pemuda-pemudi Indonesia melalui Sumpah pemuda yang mampu menyatukan seluruh pemuda-pemudi Indonesia tanpa membedakan suku bangsa, adat, agama dan sifat kedaerahan menjadi satu semangat nasional.

Kami para pemuda-pemudi yang terhimpun dalam Karang Taruna “Superior” Pandawa 11 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet  Kabupaten Cianjur sebagai warga Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dan menyumbangkan dharma bhaktinya dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Bahwa Karang Taruna “Superior” Pandawa 11 sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kesempatan menikmati Kemerdekaan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari generasi muda Indonesia, bertanggung jawab dalam mewujudkan Pembangunan Nasional.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tanggung jawab dan didorong oleh keinginan luhur memberikan pengabdian tersebut maka kami Pemuda/Pemudi Pandawa 11 menghimpun diri dalam suatu organisasi Kepemudaan yang bergerak dengan suatu ketentuan pokok yang berbentuk Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
Nama, Waktu, dan Kedudukan

Pasal 1

Lembaga ini bernama Karang Taruna Pandawa 11  yang seterusnya disingkat KTP11  Desa Cipendawa RW 11.

Pasal 2

Karang Taruna Pandawa 11  didirikan pada tanggal 24 Agustus 2014 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Karang Taruna Pandawa 11 berkedudukan di Kp.Cipendawa Rw.11 Desa.Cipendawa Kec.Pacet Kab.Cianjur

BAB II
Asas dan Tujuan

Pasal 4

Karang Taruna Pandawa11 berasaskan Pancasila sebagai landasan ideologis, UUD 1945 sebagai landasan hukum, Peraturan Pandawa11, Peraturan Desa Cipendawa Permusyawaratan Organisasi Serta Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) sebagai landasan operasionalnya.

Pasal 5

Karang Taruna Pandawa 11 Bertujuan Untuk

1.      Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.

2.      Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.

3.      Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan anggota Karang Taruna.

4.      Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.      Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

6.      Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

BAB III
Keanggotaan

Pasal 6

1.      Keanggotaan Karang Taruna Pandawa 11 menganut sistem stelsel pasif, yaitu bahwa setiap generasi muda yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun di wilayah Desa Cipendawa mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin , kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik, adalah anggota yang selanjutnya disebut Anggota Karang Taruna Pandawa 11

2.      Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat 1 tersebut diatas, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Pandawa 11

BAB IV
Kelembagaan

Pasal 7

1.      Struktur kelembagaan Karang Taruna  Pandawa11 di susun secara Demokratis Dengan Majelis Tertinggi Oleh DPP (Dewan Pertimbangan Pengurus).

2.      Kelengkapan organisasi Karang Taruna Superior Pandawa11 terdiri atas :

1. Ketua
2. Wakil
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Divisi-divisi

3.      Secara hierarki struktur kepengurusan menunjukkan kedudukan dan arah pertanggungjawaban.

4.      Pengaturan lebih lanjut tentang Kelembagaan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna “Superior” Pandawa11.

BAB V
Majelis Permusyawaratan

Pasal 8

Majelis Perwusyawaratan dalam Karang Taruna “Superior” Pandawa11 adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Besar

2. Musyawarah Kerja

3. Musyawarah Divisi

4. Musyawarah Evaluasi

Pasal 9

Definisi tugas, kewenangan dan lain-lainnya mengenai Majelis Perwusyawaratan ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
Keuangan Organisasi

Pasal 10

1.   Keuangan Karang Taruna Pandawa11 diperoleh dari :

1.    Iuaran anggota dan pengurus.

2.    Subsidi dari pemerintah berdasarkan pos-pos anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan program Kessos dan pembinaan kepemudaan.

3.    Unit Usaha Organisasi

4.     Sumbangan lain yang tidak mengikat.

2.      Besarnya iuran anggota aktif dan pengurus selanjutnya ditentukan dalam ketentuan tersendiri dalam bentuk prosedur administrasi.

3.      Keuangan Karang Taruna “Superior” Pandawa11 dikelola secara tertib dan transparan.

4.      Keuangan Karang Taruna “Superior” Pandawa11 dikelola secara menyatu oleh bendahara Karang Taruna “Superior” Pandawa11

5.      Setiap akhir masa jabatan pengurus, ketua wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

BAB VII
Identitas Organisasi

Pasal 11

1.      Karang Taruna Pandawa11 memiliki lambang yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar.

2.      Ketentuan dan penjelasan mengenai lambang selanjutnya diatur dalam AD ART Karang Taruna Pandawa11

BAB VIII
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 12

1.      Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Besar Karang Taruna Pandawa11.

2.      Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh panitia khusus, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Musyawarah Besar .

3.      Dalam keadaan darurat, perubahan Anggaran Dasar dapat ditetapkan melalui Musyawarah Luar Biasa.

BAB IX
Penutup

Pasal 13

1.   Hal-hal yang belum ditetapkan oleh Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.    Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di      : ……………………..

Pada Tanggal       : ……………………..

Pukul                   : ……………………..

                            Ketua                                                          Sekretaris

                            Aldila Rahman                                            Sarah Asifa

Mengetahui,

Ketua RW 11

................................

Kepala Desa Cipendawa

................................

KARANG TARUNA PANDAWA 11

Jl. Raya Cipanas Kp.Cpendawa RW.11 Kec.Pacet Kab.Cianjur 43253

Sekretariat : dekat Lapang Pandawa 11 Email : kt.pandawa11@yahoo.com

 

Anggara Rumah Tangga

Karang Taruna  Pandawa 11

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Karang Taruna Pandawa 11 adalah wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa Cipendawa yang bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Karang Taruna Pandawa 11 adalah organisasi sosial kepemudaan yang berdiri sendiri dan bersifat lokal, serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang Kessos.

Pasal 3

Karang Taruna Pandawa 11 adalah organisasi Kepemudaan tertinggi di Desa Cipendawa.

Pasal 4

Karang Taruna  Pandawa 11 memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna  Pandawa 11 melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1.      Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan.

2.      menyelenggarakan Usaha-usaha Kesejahteraan sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

3.      Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendudung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

4.      Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

BAB II
Keanggotaan

Pasal 6

Jenis Keanggotaan Anggota Karang Taruna  Pandawa 11 terdiri dari Anggota pasif, anggota aktif dan anggota kehormatan.

Pasal 7

1.      Anggota pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun.

2.      Anggota aktif adalah keanggotaanya yang bersifat kader dan berusia 15 s/d 40 tahun, karena potensi, bakat dan produktifitasnya utuk mendukung pengembanagan organisasi dan program-programnya.

3.      Anggota kehormatan adalah keanggotaan yang bersifat terbatas terbatas bagi kalangan tertentu diluar kriteria keanggotaan pasif dan aktif karena kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat disumbangkan bagi kepentingan pengembangan organisasi dan program-programnya.

4.      Anggota pasif, aktif dan khusus seperti yang tertuang pada ayat 1, 2 dan 3 adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut di wilayah Desa Cipendawa RW.11

Pasal 8

Kewajiban Anggota

1.       Memahami, menghayati, dan melaksanakan apa yang tertera di Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Karang Taruna  Pandawa 11.

2.       Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan Karang Taruna  Pandawa 11.

3.       Menjaga nama baik Karang Taruna Pandawa 11.

Pasal 9

Hak Anggota

1.      Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

2.      Memilih dan dipilih menjadi pengurus di Karang Taruna  Pandawa 11.

3.      Memberikan inspirasi ke pengurus Karang Taruna  Pandawa 11.

4.      Mendapatkan perlakuan yang sama selama tidak melanggar AD/ART dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

5.      Mengadakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan Karang Taruna Pandawa 11.

BAB III
Struktur Organisasi

Bagian 1
Majelis Permusyawaratan

Pasal 10

Musyawarah Besar

1.      Musyawarah Besar adalah Majelis tertinggi Karang Taruna Pandawa 11  yang dihadiri oleh DPP , Pengurus, dan Anggota.

2.      Dilakukan tiga tahun (36 bulan) sekali yang diselenggarakan oleh panitia khusus yang dibentuk untuk itu.

3.      Tugas Musyawarah Besar :

1.      Memilih dan menetapkan Ketua.

2.      Menetapkan Dewan Pertimbangan Pengurus.

4.      Wewenang Musyawarah Besar :

1.    Mengangkat dan memberhentikan Ketua Karang Taruna

2.    Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna.

3.    Merubah dan Menetapkan AD/ART Karang Taruna ”Superior” Pandawa 11

Pasal 11

Musyawarah Luar Biasa

1.      Musyawarah Luar Biasa di selenggarakan jika organisasi dalam keadaan darurat.

2.      Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1.    Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap yaitu :

a.    Pindah tempat tinggal selamanya.

b.    Kehilangan hak dan kebebasannya karena permasalahan hukum yang ancaman hukumannya diatas masa kepengurusan (3 tahun).

c.    Hilang ingatan

d.   Meninggal

2.      Terdapat aturan baru yang mengharuskan dirubahnya AD/ART.

3.      Tidak berjalannya kepengurusan ( vakum ) selama setengah masa waktu kepengurusan (18 bulan) berturut-turut.

3.      Tugas Musyawarah Luar Biasa:

Tugas Musyawarah Luar Biasa sama dengan tugas Musyawarah Besar.

4.      Kewenangan :

Wewenang Musyawarah Luar Biasa sama dengan wewenang Musyawarah Besar.

5.      Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas usulan anggota melalui Dewan Pertimbangan Pengurus.

6.      Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan Paling banyak dua kali dalam satu masa kepengurusan.

Pasal 12

Musyawarah Kerja

1.      Musyawarah Kerja dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah penetapan pengurus.

2.      Tugas Musyawarah Kerja adalah merumuskan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dengan menampung aspirasi dari anggota.

3.      Wewenang Musyawarah Kerja adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi.

4.      Penetapan GBHO harus mendapat persetujuan dari DPP.

Pasal 13

Musyawarah Divisi

1.      Musyawarah Divisi adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh masing-masing divisi dalam rangka mengkoordinasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.      Musyawarah Divisi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

Pasal 14

Musyawarah Evaluasi

1. Musyawarah Evaluasi adalah Musyawarah yang diselenggarakan setelah selesai suatu kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program kegiatan.
2. Musyawarah Evaluasi dilaksanakan untuk membuat rekomendasi agar program kegiatan selanjutnya berjalan lancar.

Bagian 2
Kelembagaan

Pasal 15

Dewan Pertimbangan Pengurus ( DPP )

1.       Dewan Pertimbangan Pengurus beranggotakan mantan pengurus dan pembina Karang Taruna Pandawa 11.

2.       Tugas dan wewenang :

a.    Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan program dan aktivitas lembaga.

b.    Menampung aspirasi masyarakat dan anggota dan menyampaikan kepada pengurus.

c.    Menjalankan fungsi litbang dan kontrol.

Pasal 16

Ketua

Tugas dan Wewenang :

1.      Bertangung jawab dalam memimpin Karang Taruna Pandawa 11

2.      Melaksanakan fungsi manejerial untuk tercapainya tujuan Karang Taruna  Pandawa 11

3.      Bertanggung jawab atas pembinaan pengurus Karang Taruna Pandawa 11 dan hubungan dengan pihak lain.

4.      Memberikan laporan pertangungg jawaban kepada Musyawarah Besar di akhir periode kepengurusan.

5.      Apabila Ketua berhalangan, Ketua berhak menunjuk Wakil atau Sekretaris atau Pengurus yang dianggap mampu wewakilinya.

6.      Dalam kondisi darurat, dengan atas nama Karang Taruna Pandawa 11 berhak mengambil kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Wakil Ketua

Tugas dan Wewenang :

1.      Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan-kegiatan Lembaga.

2.      Menggantikan Ketua berdasarkan azas pendelegasian.

Pasal 18

Sekretaris

Tugas dan Wewenang :

1.      Membantu sepenuhnya tugas Ketua.

2.      Sebagai pusat informasi semua aktivitas Lembaga.

3.      Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian Lembaga.

4.      Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang untuk mewujudkan tertib administrasi, tata komunikasi.

5.      Bertanggung jawab atas pengelolaan atas seluruh berkas-berkas yang ada di Lembaga.

6.      Bertanggung jawab atas dokumentasi seluruh aktivitas Karang Taruna Pandawa 11

Pasal 19

Bendahara

Tugas dan Wewenang :

1.      Mewujudkan tertib keuangan Lembaga.

2.      Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.

3.      Mendistribusikan dana bagi seluruh unit aktivitas Lembaga secara optimum dan proporsional.

Pasal 20

Koordinator Divisi

Tugas dan Wewenang :

1.      Menentukan kebijakan haluan Program Divisi yang dipimpinnya.

2.      Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan bidang yang akan dilakukan anggota di bawahnya.

3.      Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh aktivitas bidang yang dipimpinnya.

4.      Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.

5.      Membuat laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan kepada Ketua.

6.      Apabila berhalangan Koordinator Divisi dapat menunjuk salah satu anggota untuk mewakilinya.

BAB IV
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

1.      Pembentukan kepengurusan dilakukan oleh Ketua bersama DPP.

2.      Kepengurusan harus sudah terbentuk paling lambat satu minggu setelah Musyawarah Besar.

3.      Pengurus baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB V
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 22

1.            Hal-hal yang memungkinkan terjadinya pergantian pengurus adalah :

a.       Pengurus ada yang megundurkan diri.

b.      Pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

c.       Pengurus tidak dapat memenuhi persyaratan lagi.

2.            Mekanisme pergantian pengurus adalah :

a.       Bila pengurus yang bersangkutan adalah Ketua dan atau Koordinator Bidang maka mekanismenya melalui Majelis Akbar.

b.      Bila selain tersebut di atas, maka mekanismenya adalah melalui Surat Keputusan Ketua atas persetujuan dan atas usulan Koordinator Bidang.

BAB VI
LAMBANG

Pasal 23

Lambang Karang Taruna Bina Mandiri Desa Sumber Agung

Lambang Karang Taruna mengandung unsur-unsur sekuntum bunga teratai , satu helai pita terpampang dibagian bawah, sebuah lingkaran putih ditengah dimana terdapat gambar 2 pemuda, dengan bunga Teratai Mekar sebagai latar belakang. Keseluruhan lambang tersebut mengandung makna:

1.      Satu helai daun teratai yang menghadap ke atas melambangkan unsur kepribadian remaja yang Taat : Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.      Dua helai daun teratai kesamping melambangkan unsur remaja yang  Tangkas : Sigap, gesit, cepat bergerak, dinamis dan Trampil : Mampu berkreasi dan berkarya praktis.

3.      Tiga helai Daun Bunga dibagian bawah, melambangkan ketiga fungsi Karang Taruna yaitu:

a.       Memupuk kreativitas untuk belajar bertanggung jawab;

b.       Membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan lainnya yang praktis;

c.        Mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita anak dan remaja melalui bimbingan interaksi yang dilaksanakan baik secara individual maupun kelompok;

5.       Lingkaran putih yang terdapat dua gambar pemuda mengandung arti bahwa pemuda- pemuda harus bersatu dalam menggalang tali persaudaraan agar tercipta lingkungan yang aman nyaman dan tentram.

6.      Pita dibagian atas bertuliskan ADITYA KARYA MAHATVA YODHA yang berarti:

1. ADITYA : Cerdas, penuh pengalaman.
2. KARYA : Pekerjaan.
3.  MAHATVA : Terhormat, berbudi luhur.
4. YODHA : Pejuang, patriot.

Secara keseluruhan berarti Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan dan terampil.

7.      Lingkaran menggambarkan sebuah tameng, sebagai lambang Ketahanan Nasional.

8.      Arti warna:

a.        Putih : Kesucian, tidak tercela, tidak ternoda.

b.       Merah : Keberanian, sabar, tenang, dan dapat mengendalikan diri, tekad pantang mundur.

c.        Kuning : Keagungan atas keluhuran budi pekerti.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

1.      Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Besar Karang Taruna ”Superior” Pandawa 11.

2.      Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh panitia khusus, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Musyawarah Besar .

3.      Dalam keadaan darurat, perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan melalui Musyawarah Luar Biasa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 25

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam peraturan-pertauran atau ketentuan-ketentuan Lembaga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna ”Superior” Pandawa 11

2.      Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

3.      Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di      : ……………………..

Pada Tanggal       : ……………………..

Pukul                   : ……………………..

                            Ketua                                                          Sekretaris

                            Aldila Rahman                                            Sarah Asifa

Mengetahui,

Ketua RW 11

……………………….

Kepala Desa Cipendawa

..................................

STRUKTUR PENGURUS

KARANG TARUNA SUPERIOR PANDAWA 11

 

                Keterangan :

                        Garis Instruksi

                        Garis Koordinasi

                        Garis Pertanggung Jawaban

                                                                                                           

            Cipendawa,…………………… 2014

                                                                                                                                    Ketua

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Aldila Rahman